Date post: | 06-Jul-2018 |
Category: |
Documents |
Upload: | benny-aryanto-sihaloho |
View: | 231 times |
Download: | 0 times |
of 21
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
1/21
Presentasi untuk mahasiswa/i
Universitas Diponegoro
Framework PembangunanInfrastruktur Indonesia Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Direktur Program KPPIP
25 Januari 2016
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
2/21
Infrastruktur dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7%
per tahun pada 2015-2019
Enggano
Kertajati
Singkawang
Muara
Teweh
Miangas
Maratua
Tojo Una-
Una
Pohuwato
Moa
Namniwel
Taria
Kenyam
Aboy
Sultan
Hassanuddin
Banda Aceh
Belawan
Kuala Tanjung
Dumai
Batam
Pangkal
Pinang
Pontianak
Panjang
Padang
Tj. Priok
Cilacap
Tj. Perak
Lombok
Kupang
Palangkaraya Banjarmasin
Makassar
Maloy
Bitung
Halmahera
SorongJayapura
Merauke
Ambon
Koroway
Batu
Konsep Tol Laut agar Indonesiiamejadi poros martim dunia
• Pembangunan 24 pelabuhanlaut baru
• Menaikkan jumlah kapall (pioneecargo, transport vessels, pioneercrossing vessels)
• membangun 60 pelabuhanpenyeberang
Memperkuat konektifitas melaluiipembangunan infrastruktur udara
• pembangunan 15 pelabuhanudara baru
• Pembangunan fasilitas air
cargo di 6 lokasi• Menambah jumlah pelabuhan
udara perintis
Revitalisasi efisiensi jalan denganpembangu nan dan pebaikan jalan
• pembangunan 2,650 km jalan baru • pembangunan 1,000 kmjalan tol baru• rehabilitasi 46,770 kmjalan eksisting
Mengurangi biaya logistik melaluiinfrastruktur kereta api
Membangun jalur baru di Jawa, Sumatra,Sulawesi, dan Kalimantan: 2,159 km kereta antar kota
1,099 km kereta dalam kota
Pengembangan transpor urban
• Pengembangan Bus RapidTransit (BRT) di 29 kota
• Pembanguanan Mass RapidTransit (MRT) di 6 kotametropolitan dan 17 kota
besar.
Tercapainya electrification ratio sebesar96.6% pada tahun 2019 dengan pengmbangan kapasitas
• Pembangunan pembangkit listrik
dengan total kapasitas 35,000 MW
Memastikan suplai dari bahan bakardengan memaksim alkan ki langminyak domest i k
• Pembangunan kilang minyakbaru 2x300,000 barrels
• Pengembangan Kilang MinyakCilacap dan Balongan
Proyek Energi
Proyek Logistik
Mencapai ketahanan pangan melalui ipengembangan sistem irigasi
• pembanguanan 33 dam baru dan 30PLTA
• pengembangan 1 million ha sistemirigasi
• Rehabilitasi sistem irigasi yang ada
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
3/21
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang
Infrastruktur berdasarkan Program Kerja Tim Transisi
ISU STRATEGISTEKNOKRATIK RPJMN
2015-2019
PENINGKATAN KETAHANANAIR, PANGAN, DAN ENERGI
PROGRAM KERJATIM TRANSISI JOKOWI - JKArahan RPJPN
(untuk RPJMN III)
Pemenuhan Infrastruktur dasar:• Rasio Elektrifikasi 100%• Akses air minum dan
sanitasi 100 %• Permukiman kumuh 0%Dimulainya pemanfaatan tenaganuklir dan pembangkit listrik
Kemantapan Jalan Nasional:92.5% (2013)Pembangunan pelabuhan:
402 lokasi (2013)Pembangunan Embung:
213 lokasi (2013)Rasio Elektrifikasi Tenaga
Listrik: 80.2% (2013)Akses Air Minum Layak:66.80% (2013)Akses Sanitasi Layak:
59.80% (2013)Rumah Sehat Sederhana
Bersubsidi: 121,000 unit (2013)Desa yang dilayanai akses
telekomunikasi: 100%
Pencapaian Aktual RPJMN2010-2014
PEMENUHAN KETERSEDIAANINFRASTRUKTUR DASAR DAN
STANDAR PELAYANANMINIMUM
PENGUATAN KONEKTIVITASNASIONAL UNTUK MENCAPAI
KESEIMBANGANPEMBANGUNAN
PENGEMBANGAN SISTEMTRANSPORTASI MASSAL
PERKOTAAN
PERCEPATAN KONTRIBUSI KPSDAN CREATIVE FINANCING
LAINNYA DALAMPENGEMBANGANINFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS
TRANSPORTASI DARAT DANLAUT
P R O GRAM KE R J A
UT AMAPERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS
INFRASTRUKTUR ENERGIDAN KETENAGALISTRIKAN
TOL LAUT
TEKNOLOGITELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
S UB-P R O GR
AM KE R J A
a. Rasio elektrifikasi mencapai100%
b. Akses air minum layakmencapai 100%
c. Sanitasi layak mencapai100%
d. Rumah Tangga kumuhperkotaan menjadi 0%
e. Tingkat kepemilikan rumahmencapai 90%
f. Kondisi mantap jalanmencapai 100%
g. Biaya logistik menurunmenjadi 20% terhadap PDB
h. Pangsa Pasar AngkutanUmum menjadi 32%
i. Layanan Pita Lebar 100%Kab/Kota
j. Index e-governmentmencapai 3,4 (skala 4.0)
k. Areal irigasi yang dilayaniwaduk menjadi 20%
l. Kapasitasi air baku menjadi118,6 m3/detik
TARGET TEKNOKRATIKRPJMN 2015-2019
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
4/21
Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita
2005
2010
2015
91 Proyek Infrastruktur dengan nilaiUS$ 22,5 Milyar ditawarkan kepadainvestor.
Infrastructure Summit 2005
87 Proyek Infrastruktur dengannilai US$ 34 Milyar ditawarkankepada pihak swasta
PPP Book diluncurkan
Baru 2 proyek KPS* yangberhasil mencapai konstruksi:Cikampek Palimanan danSPAM Tangerang.
Sampai dengan hari ini
Success
rate 2%**
*Dari tahun 2005, terdapat 24 proyek yang telah ditenderkan (dimana 23 diantaranya proyek Jalan Tol), namun proyek-proyek tersebut sudahdirencanakan dari sebelum tahun 2005 dan ditenderkan tidak murni dengan skema KPS.**Success rate didefinisikan sebagai proyek sudah memulai proses konstruksi. Dihitung berdasarkan 2 proyek dibandingkan dengan 91 proyekyang ditawarkan di 2005.
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
5/21
Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita
Banyak proyek yang terlalu lama penyiapannya, beberapa contoh adalah
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
6/21
Kendala Pelaksanaan - Tidak terjadi sinkronisasi antara
decis ion making dan pelaksanaan
Anggaran
Perizinan
SDM
Izin Lingkungan
dan AMDAL
Izin Lokasi
Dukungan dan
Jaminan Pemerintah
Pengadaan Lahan
RTRW/Tata Ruang
Izin Hutan
Disbursement pinjaman
luar negeri
Tumpah tindih regulasi
Proses Pengadaan
Keputusan
Politik,Groundbreaking
Keputusan Politik,
Groundbreaking
Implementasi
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
7/21
Kendala untuk mengimplementasikan Perkembangan Infrastruktur
PengadaanLahan33%
RTRW22%
Anggaran14% Lainnya
11%
IPPKH14%
AMDAL6%
Perizinan20%
Sumber bottleneck dari proyek infrastruktur prioritas
Kendala lain yang dialami dalam implementasi proyek infrastruktur:
• Regulasi dan hukum yang belum pasti• Kurangnya sumber pendanaan jangka panjang• Kapabilitas asset management yang perlu ditingkatkan• Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas institusi yang
memadai• Kurangnya kapasitas industri• Tidak adanya dukungan dari komunitas sekitar untuk pembangunan
proyek infrastruktur
Terbatasnya Investasi proyek infrastruktur
APBN/
APDB
Gap
Investasi
BUMN ~ 22.23%~ 106.7 US$
~ 175.1 bill US$
NOTES:1) Porsi APBN berdasarkan batas atas yang
disetujui oleh Kementrian Keuangan atas usulanBAPPENAS.
(PPPs, Off Balance
Sheet,
Pinjaman, Obligasi,
dll ~ 36.52%)
APBN~ 29.88%1) ~ 143.3 bill US$
APBD ~ 11.37%
~ 54.5 bill US$
Based on conversion rate of IDR 10,000 per US$
P b di il i k b t h I d i t h d
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
8/21
Perbandingan nilai kebutuhan Indonesia terhadap
investasi infrastruktur di Asia
DanaPemerintah
yang tersedia
USD 124
Billion
USD 511
Billion
Kebutuhan danainfrastruktur
Gap
USD 386
Billion
Base
line
ASEAN
Sumber: Backg round study RPJMN 2015-2019 Bappenas
1686,4
793,6
3753,6
1766,4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Newdevelopment
Maintenance
Other infrastructure sectors
Transport sector
USD 8
trillion
investasi
infrastruktur
dibutuhkan
diAsia
USD Billion
Investasi yang dibutuhkan Asia dan ASEAN pada 2010-
2020:
95,6
61,2
300
139,3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Newdevelopment
Maintenance
Other infrastructure sectors
Transport sector
USD Billion
USD 596
Billion of
investasi
dibutuhkan
di ASEAN
Asia
Investasi yang dibutuhkan di Indonesia
Indonesia
10% ofESE-A
>7% dariGDP per
tahun
Sumber: Asian Development Bank stu dy
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
9/21
Usaha Reformasi Pemerintah dalam Mempercepat
mplementasi Proyek nfrastruktur
Reformasi Fiscal Reformasi Institusi Reformasi Peraturan
Semua perubahan ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis untuk investasi
masa depan
• Investasi di infrastrukturIndonesia dinilai sebagaiinvestasi “high risk” dengantingkat pengembalian tidaktentu.
• Indonesia tidak memilikifasilitas fiskal untukmendukung proyek
• Indonesia tidak memilikikepemimpinan dalamimplementasi perubahanyang dibutuhkan agarinfrastruktur berkembang
• Reformasi Peraturan adalahtulang punggung perubahan.Sistem regulasi Indonesiadikenal memilki ambiguitasdan pertentangan peraturan.
Indonesia sekarang memliki
fasilitas fiskal seperti VGF dan
Availability Payment. Indonesia
juga menyiapkan land revolving
fund untuk pembagian resiko.
Pembentukan KPPIP (Komite
Percepatan Penyedia Infrastruktur
Prioritas) dan penguatan institusi
yang ada (PT. SMI and IIGF) untuk
mengisi kekosongan dalam
meningkatkan nilai bankabaility
proyek. Kementerian Keuangan
juga membentuk PPP unit untuk
fasilitas PDF and TA.
Pemerintah Indonesia telah
memperbaiki peraturan berhubungan
dengan PPP, Availability Payment,
Direct Lending dan akusisi lahan. Di
luar itu, usaha deregulasi juga
dituangkan dalam Kebijakan Ekonomi
yang diumumkan.
i s s u e s
R e
f o r m s
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
10/21
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
KPPIP dibentuk untuk merevitalisasi fungsi KKPPI dengan perampingkan struktur kelembagaan, pemberian kewenangan dalammengambil keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia diinternal komite.
Anggota KPPIP melibatkanKementerian/Lembaga yang berperan pentingdalam penyiapan proyek
Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Kementerian Keuangan
Kementerian PerencanaanPembangunanNasional/Bappenas
Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan PertanahanNasional(BPN)
Kementerian Koordinator BidangKemaritiman*
Kementerian Lingkungan Hidup &Kehutanan*
*Usulan perubahan dalam revisi Perpres 75/2014; **OBC: Outline Business Case; ***PDF: Project Development Fund
Dalam menjalankan mandatnya, KPPIP memperkuat sinergi di internalKomite dalam pembagian tugas dan menghindari terjadinya duplikasi upayasehingga penyediaan infrastruktur prioritas menjadi efisien dan efektif.
Contoh keterlibatan K/L berdasarkan mandat setiap Kementerian/Lembaga:
o Penilaian dan pemberian fasilitas OBC untuk proyek bottom-upo Menyusun standar dan acuan kualitas Pra-Studi Kelayakan
o Debottlenec k isu-isu terkait dengan pengadaan tanah danmendukung usaha-usaha percepatan
o Memberikan fasilitas OBC** untuk proyek top-downo Pemantauan dan debottlenecking isu-isu proyek bidang ekonomi
o Mereview dan menyetujui Dukungan dan Jaminan Pemerintaho Menyediakan fasilitas PDF*** untuk proyek KPBU
EKON
•KPPIP melibatkan K/L lain di bidang infrastruktur (baik ekonomi maupunsosial) dalam pengambilan keputusan
• KPPIP telah membentuk Tim Kerja Ketenagalistrikan (UP3KN) dan Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang. Akandibentuk Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah, dll.
• KPPIP diperkuat dengan jajaran tenaga ahli profesional penuh waktu(PMO) untuk menjalankan operasionalnya.
E k s i s
t i n g
U s u l a n T a m b a h a n
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
11/21
Tugas KPPIP sesuai mandat Perpres 75/2014
Proyek Top Down(usulan
Presiden/WakilPresiden)
Proyek Bottom Up(usulan
K/L/Pemda)
*OBC atau Outline Business Case merupakan output dariPra-Studi Kelayakan. FBC atau Final Business Casemerupakan output dari Studi Kelayakan.** PJP atau Penanggung Jawab Program adalah Menteri,Kepala Lembaga, Kepala Daerah, PimpinanBUMN/BUMD yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur prioritas.
Penetapan skema& sumber
pendanaanuntuk proyek yang
ditetapkansebagai prioritas.
APBN
Penugasan BUMN
KPS/Strategic Funding
Koordinasi antaraPJP** denganBappenas terkaitsumber pendanaan(APBN, APBD, ODA)
Penugasan BUMNditujukan untuk percepatanpelaksanaan dan
leveraging kapasitasfinansial BUMN.
PPP Unit di Kemenkeuuntuk mengkoordinasikanpenyusunan FBC* dantransaction advisory untukimplementasi proyek KPS
(melibatkan internationallyreputable consultant).
Penetapan
DaftarProyekPrioritas
Monitoring danDebottlenecking
KPPIP menyusunRencana Aksi danmemantau serta
melakukan
debottlenecking
Enam tugas utama KPPIP sebagaimana
diamanatkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2014
Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastrukturMemfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait denganPenyediaan Infrastruktur Prioritas
Penetapan standarkualitas Pra-StudiKelayakan (OBC*)
serta melakukan revisi/re-do jika diperlukan
(3-6 bulan)
OUTPUT
KPPIP
1. Daftar Proyek
Prioritas yangdisetujui semua
pihak.
3.Rencana Aksidengan target
pencapaian sertainsentif dandisinsentif.
2. Servic e Level
Agreement (SLA)
yang mengikat.
12
3
4
5
6
KPPIP berperan dalam menyusun kriteria pemilihan dan
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
12/21
KPPIP berperan dalam menyusun kriteria pemilihan dan
penyusunan Daftar Proyek Strategis Nasional
Sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi, ditetapkan bahwa dalam Perpres Proyek Strategis Nasional akandilampirkan daftar proyek-proyek strategis nasional sebagai bagian yang tidak terlepas dari Perpres dimaksud.Untuk itu KPPIP ditugaskan untuk mengkoordinasikan pengusulan dan penyusunan daftar proyek-proyek
strategisnya.
KPPIP telah melakukan seleksiberdasarkan:• Kriteria Dasar• Kriteria Strategis• Kriteria Operasional
Dari 1.500 proyek, KPPIP telahmenyusun Daftar Pendek untukdikonfirmasi lebih lanjut denganK/L Penanggung Jawab Proyek.
K/L telah memberikan konfirmasidan usulan proyek sebagai ProyekStrategis Nasional.
K/L diberikan waktu tambahanuntuk memberikan usulan proyek.
15
Sept
2015
28
Sept
2015
Daftar KandidatProyek Strategis
Nasionalberdasarkan
prioritisasi lebihlanjut tersebutmenghasilkan>200 Proyek.
C k t KPPIP t l h di l d d t t k l k k
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
13/21
Cakupan tugas KPPIP telah diperluas dengan mandat untuk melakukan
pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Proyek Kemenko Perekonomian /Maritim/ K/L
KPPIP membagikan pembelajaran penyiapandan debottlenecking pada K/L untuk diterapkanpada proyek-proyek tersebut.
Proyek Strategis
Nasional (PSN)
KPPIP melakukan pemantauan atas kemajuanproyek tapi tidak melakukan activedebottlenecking .
KPPIP akan melakukan active monitoring dandebottlenecking pada proyek prioritas. Proyekprioritas akan mendapat fasilitas khusus yangdapat diberikan oleh KPPIP (contoh:penyiapan OBC, AMDAL, panel konsultan).
Proyek
Prioritas/
KPPIP
PERAN KPPIP
• Persiapan KPPIP untuk aplikasi sistem TI untuk pemantauan PSN dan proyek prioritas• Sosialisasi SOP KPPIP untuk PSN dan proyek prioritas
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
14/21
Pencapaian KPPIP di 2015: Memenuhi 6 mandat dalam Perpres 75/2014
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
15/21
Pencapaian KPPIP di 2015: Memenuhi 6 mandat dalam Perpres 75/2014
utamanya dalam meningkatkan kualitas penyiapan proyek...
1
1. Peningkatan Kualitas
Penyiapan Proyek
2. Model Projects dengan standar
kualitas Pra-Studi Kelayakan
internasional dan pemberian fasilitas
penyiapan proyek lainnya
3. Penetapan Skema
Pendanaan
Penyusunan OBC quality guidelines
Pra-Studi Kelayakan/Outline BusinessCase (OBC) Kilang Minyak Bontang
Penyusunan VfM dengan metodekuantitatif untuk sektor jalan tol Penyusunan AMDAL Jalan Tol
Panimbang-Serang agar pengadaantanah dapat dilakukan di 2016
Mendorong Menhub menetapkanskema pendanaan KA Ekspres
SHIA (memutuskan ketidakpastianskema KPBU)
Mendorong penetapan skemapendanaan LRT Sumatera Selatan
melalui Perpres No. 116/2015tentang Penugasan BUMN
Pencapaian KPPIP di 2015: serta mendorong debott lenecking
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
16/21
Pencapaian KPPIP di 2015: ...serta mendorong debott lenecking,
perbaikan kebijakan/regulasi serta pengembangan kapasitas
1
4. Debott lenecking dan
Akselerasi Proyek
5. Perbaikan kebijakan dan
regulasi6. Pengembangan Kapasitas
Penerbitan Penetapan Lokasi PLTUBatang dipercepat menjadi Juni 2015
Penerbitan peraturan pendukungKPBU yaitu Peraturan Menkeu
tentang availability payment danPerka LKPP tentang pengadaan
badan usaha untuk KPBU.
Melakukan Induction Program untukPMO KPPIP
Mengadakan konsultan untuk reviewproposal High Speed Rai lway (HSR)
Jakarta-Bandung dari Jepang dan RRT.
Penerbitan Permen ATR/KepalaBPN No.6/2015 tentang PengadaanTanah untuk menyesuaikan dengan
revisi Perpres.
Mendorong percepatan lelang investasiJalan Tol Balikpapan-Samarinda dan
Jalan Tol Manado-Bitung dari Q4menjadi Q2 2015
268532-27 HSR-Presentationto TimPenilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 4
Draft—fordiscussion only
C o p y r i g h t © 2 0 1 5 b y T h e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .
Confidential –Please do notdistribute
China& Jepang memberikan 2proposal yangberbeda
Proposal China ProposalJepang
JointVenture:60% Indonesia :40% China
SkemaBUMN +Operator Swasta
Strukturkepemilikan
Stasiun
Teknologi
Tempopenyiapan
proposal
8stasiundari awal
5stasiunpada tahap awal,3
lagi menyusul dimasa-masa
mendatang
Teknologi China Teknologi Jepang
Lebih singkat Lebih lama
Masih banyak aspek yangbutuh perincian lebihdalam &negosiasi lebih lanjut
268532-27HSR-Presentationto TimPenilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 6
Draft—fordiscussion only
C o p y r i g h t © 2 0 1 5 b y T h e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .
Confidential –Please do notdistribute
1. Kontribusi dan resiko dipihak IndonesiaKeduanya butuhkontribusieksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agarlayak secara
finansial
Proposal China Japanproposal
1.1.Kontribusi
Indonesia1
1.2.Resiko
Yang dibutuhkan agarlayak:
• BUMN perluberkontribusi (misal:
tanah)
• Kontribusi lainnyadari pemerintah
(missal:insentif pajak dantanah)
Lebih besar kebutuhan
pembiayaannya,disesuaikanterhadap kurs pasar
Yang dibutuhkanagarlayak:
• BUMN pengurusanasset perlu
didirikanuntuk memegangsahammodal
• Indonesiaperlu memberikan tanah
Lebih kecil kebutuhan
pembiayaannya,disesuaikanterhadapkurs pasar
Resiko dibagi bersama JV(JointVenture) Pemisahan alokasi pembagian
resiko:CAPEXdari BUMN,Opsdari operator swasta
Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan strukturpembiayaan dapat mengurangikontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetapada
1.Contribution:both direct and explicit (grant, guaranteeetc)and indirect andimplicit(I,e, incentives, freeorlowout land); includesdirectlyfromgovernment budgetorfrom SOEbalance sheet;includesinitial capexandongoingopen
Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan
Tinggi/High-Speed Train (HST) JalurJabodetabek-BandungPresentasi Hasil kepada Tim Penilai
2 September 2015
Confidential – Please do notdistribute
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
17/21
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015Outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang
1
Mengingat proyek sudah tertunda sejak 2011, KPPIP mengalokasikan dana untuk penyusunan OBC kilang minyak Bontang agarmenyediakan rekomendasi skema pendanaan dan menjadi justifikasi dukungan pemerintah yang dibutuhkan.
Hasil OBC Kilang Minyak Bontang
• Melakukan kajian teknis terkait konfigurasi kilang dan IRR untuk skenario jika (1) kilang hanya menghasilkan BBM dan (2) kombinasi kilang BBMdengan petrokimia.
BBM BBM + Petrokimia
Capex USD 7.326 Juta USD 14.910 Juta
IRR Proyek 7,0% 10,2%
• Memberikan rekomendasi skema proyek yaitu Kerjasama Pemerintahdan Swasta mengingat biaya net yang lebih rendah
Skema Proyek Biaya net (Dengan analisa Value for Money (VfM)
KPBU USD 1.513 Juta
Conventional
Payment
USD 2.309 Juta
• Memberikan analisa Dukungan Pemerintah yang dapat diberikan
(Viability Gap Fund, Availability Payment, Tax Holiday ).• Menyusun jadwal proses perizinan yang dibutuhkan.
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• Tim Kerja Kilang Bontang akan menyusun kajian tentang Dukungan Pemerintah yang akan diberikan.• Penetapan lokasi dan skema proyek (termasuk konfigurasi, pendanaan, dan offtaker ) dari Menteri ESDM.• Market Sounding dan penyiapan lelang Transaction Advisor untuk skema KPBU di PPP Unit, Kementerian Keuangan.• KPPIP akan mengalokasikan fasilitas untuk kegiatan AMDAL
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
18/21
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015Proyek (2) - Strategic Review High Speed Railway ( HSR) Jakarta - Bandung
1
Sebagai upaya penyelesaian deadlock terkait diterimanya proposal dari Pemerintah Jepang dan Pemerintah RRT untukpembangunan proyek High Speed Railway (HSR), maka diperlukan pengadaan jasa konsultansi untuk memberikan penilaianstrategis atas kedua proposal dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
268532-27 HSR-Presentationto TimPenilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 4
Draft—fordiscussion only
C o p y r i g h t © 2 0 1 5 b y T h e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .
Confidential – Please do notdistribute
China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda
Proposal China Proposal Jepang
Joint Venture:60% Indonesia : 40% China
Skema BUMN + OperatorSwasta
Strukturkepemilikan
Stasiun
Teknologi
Tempopenyiapan
proposal
8 stasiun dari awal
5 stasiun pada tahap awal, 3
lagi menyusul di masa-masa
mendatang
Teknologi China Teknologi Jepang
Lebih singkat Lebih lama
Masih banyak aspek yang butuh perincian lebihdalam & negosiasi lebih lanjut
268532-27 HSR-Presentationto TimPenilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 6
Draft—fordiscussion only
C o p y r i g h t © 2 0 1 5 b y T h
e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .
Confidential – Please do notdistribute
1. Kontribusi dan resiko di pihak IndonesiaKeduanya butuh kontribusi eksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara
finansial
Proposal China Japan proposal
1.1. KontribusiIndonesia 1
1.2. Resiko
Yang dibutuhkan agar layak:• BUMN perlu berkontribusi (misal:
tanah)• Kontribusi lainnya dari pemerintah(missal: insentif pajak dan tanah)
Lebih besar kebutuhanpembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Yang dibutuhkan agar layak:• BUMN pengurusan asset perlu
didirikan untuk memegang sahammodal
• Indonesia perlu memberikan tanah
Lebih kecil kebutuhanpembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Resiko dibagi bersama JV (JointVenture) Pemisahan alokasi pembagian
resiko: CAPEX dari BUMN, Ops
dari operator swasta
Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangikontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada
1.Contribution:both direct and explicit (grant, guaranteeetc)and indirect andimplicit(I,e,incentives, freeor lowout land); includesdirectlyfromgovernment budgetorfrom SOEbalance sheet;includesinitial capexandongoingopen
Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan
Tinggi/High-Speed Train (HST) Jalur
Jabodetabek-BandungPresentasi Hasil kepada Tim Penilai
2 September 2015
Confidential – Please do not distribute
Hasil menyimpulkan bahwa kedua proposal dapat dipilih berdasarkandimensi mana yang dianggap lebih penting oleh pemerintah:
Proposal RRT dipilih jika pembagian risiko, keterbukaan teknologidan jangka waktu penyelesai proyek lebih diutamakan.
Proposal Jepang dipilih jika rekam jejak, kontribusi pemerintahdan kematangan proposal lebih diutamakan.
• KPPIP terlibat dalam penyusunan Perpres 93/2015 untukpembentukan Tim Penilai dan justifikasi pengadaan jasa konsultansistrategic review proposal HSR.
• Strategic Review menilai dimensi besaran kontribusi pemerintah danrisiko, teknologi dan pengalaman pengguna, sosio-ekonomi danperencanaan proyek.
Hasil Strategic Review HSR
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• Pemantauan proyek HSR sebagai bagian dari PSN.
• Pemerintah mengambil hasil strategic review sebagai pertimbanganpengambilan keputusan pada September 2015.
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
19/21
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015Proyek (3) - Kajian Value for Money (VfM) untuk Jalan Tol Panimbang-Serang
1
Analisa VfM diperlukan untuk menentukan skema pendanaan proyek yang paling optimal untuk pembangunan jalan tolPanimbang – Serang.
Hasil Kajian VfM Jalan Tol Panimbang - Serang
• Hasil kajian merekomendasikan skema Kerjasama Pemerintah danBadan Usaha untuk proyek dengan penggunaan Pembayaran
Ketersediaan Layanan/Avai labi l i ty Payment (AP) dari APBN.
• Kajian finansial menunjukan bahwa skema Pembayaran KetersediaanLayanan/ Availability Payment (AP) dapat digunakan untuk proyek inidengan mengingat asumsi ROI 15%. Jangka waktu pembayaran APselama 15 tahun, dan Badan Usaha mendapat pendapatan sesuai
estimasi selama masa konsesi.
• Teridentifikasi 2 jenis resiko yang diidentifikasi dalam kajian ini:
Risiko konstruksiCAPEX dapat meningkat akibatketidaktepatan penghitunganbiaya material/alat dan proyektidak selesai tepat waktu akibatketerlambatan realisasi proyek.
Risiko operasiTarget pendapatan tidak terpenuhikarena kesalahan perhitungandemand dan pembengkakan biayaO&M dapat memicu penurunankualitas pelayanan yang dijanjikan.
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• Rapat koordinasi untuk pembahasan hasil kajian VfM dengan BPJT untuk dilanjutkan menjadi penetapan skema pendanaan.• Penyiapan lelang Transaction Advisor oleh PPP Unit, Kementerian Keuangan.
KPPIP telah mendorong percepatan Proyek Prioritas di 2015
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
20/21
KPPIP telah mendorong percepatan Proyek Prioritas di 2015
(beberapa contoh)
KPPIP memberikan dukungan fasilitasi untukpercepatan penandatangan exchange noteyang dibutuhkan untuk kepentingan loanagreement. MRT Jakarta (Jalur
Utara –
Selatan)
Penandatanganan loan agreement tercapaipada September 2015.
DUKUNGAN DARI KPPIPPROYEK KEMAJUAN
KPPIP melakukan pemantauan langsungterkait pengadaan lahan dan sinkronisasi
jadwal dengan rencana PLTU Sumsel 8, 9, 10.HVDC
Proses peralihan lahan converter station dariPT PN 7 kepada PT PLN telah selesaisehingga berlanjut ke tahap konstruksi.
Memberikan panduan penyusunan OBC
sesuai standar KPPIP yang menjadi dasarrekomendasi skema pendanaan.
Jakarta Sewerage
System
OBC merekomendasikan skema pendanaan
untuk proyek yang akan diputuskan lebih lanjutdi tingkat Menteri.
Memberikan dukungan koordinasi untuk
percepatan penerbitan Peraturan Presidendengan penambahan ruas yang ditugaskankepada Hutama Karya.
Jalan Tol Trans
Sumatera
Penerbitan Peraturan Presiden No 117/2015
pada Oktober 2015.
8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final
21/21
TERIMA KASIHSekretariat – Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Menara Merdeka,8th Floor - Jalan Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110, IndonesiaT. +62 21 2957 3771, +62 21 2957 3772
F. +62 21 2957 3773