Disampaikan pada :
Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII di Hotel Grand Inna Muara, Padang – Sumatera Barat
Tanggal 19 April 2015
Menteri Sosial RI
Khofifah Indar Parawansa
POSISI STRATEGIS PEMBANGUNAN KESOS :
Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan
keadilan sosial secara konkrit melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang dicapai
bagi penduduk miskin, marginal dan rentan melalui kebijakan dan strategi yang merespon kebutuhan masyarakat (responsive), tepat sasaran (reliable)
dan membangun masyarakat yang berketahanan sosial
PENYELENGGARAAN KESOS
• Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial , pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
(UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TERWUJUDNYA KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI DASAR KETAHANAN NASIONAL
TERPENUHINYA HAK DASAR PMKS DAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
PEM
BER
DA
YAA
N
SOSI
AL
REH
AB
ILIT
ASI
SO
SIA
L
JAM
INA
N S
OSI
AL
PER
LIN
DU
NG
AN
SO
SIA
L
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
JATI DIRI BUDAYA BANGSA INDONESIA
UUD 1945
5
7 MASALAH UTAMA
• KEMISKINAN 1
• KETERLANTARAN 2
• KECACATAN 3
• KETUNAAN SOSIAL 4
• KORBAN BENCANA 5
• KORBAN TINDAK KEKERASAN 6
• KETERPENCILAN 7
26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Sisila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil 7
12 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat
3. Taruna Siaga Bencana
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial
5. Karang Taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Keluarga Pionir
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
9. Media Massa Pendukung Kesejahteraan Sosial
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
12. Dunia Usaha
In line
In line
Tujuh kelompok prioritas : 1. Kemiskinan 2. Ketelantaran 3. Kecacatan 4. Keterpencilan 5. Ketunaan sosial dan Penyimpangan
perilaku 6. Korban bencana; dan/atau 7. Korban tindak kekerasan, ekploitasi,
dan diskriminasi
SISTEM PENYELENGGARAAN
KESSOS
1. Jaminan Sosial 2.Perlindungan Sosial 3.Rahabilitasi Sosial 4.Pemberdayaan Sosial
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Kebijakan : • Penguatan infrastruktur
kelembagaan sosial;
• Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
• Penguatan jejaring kerja;
• Perluasan jangkauan pelayanan.
Arah Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Nawacita 1.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
1.9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Prioritas Nasional 2.1. Bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin). 2.2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2.3. Program Keluarga Harapan (PKH).
2.4. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah
2.5. Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA
Program Pendukung 3.1. Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial.
3.2. Verifikasi dan Validasi Data.
3.3. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Sertifikasi Pekerja Sosial
3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik
1
2
3
12
Nawa Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Strategi
Penataan Asistensi Sosial (Reguler dan Temporer)
Pemenuhan Hak dasar dan Inklusifitas Penyandang disabilitas, Lanjut Usia dan Masyarakat Marjinal
Perluasan Cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk miskin dan rentan serta pekerja sektor informal
Penguatan Kelembagaan dan koordinasi melalui penguatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standardisasi kelembagaan kesejahteraan sosial serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu
Peningkatan ketersedian infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan
Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan
Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang , menyangkut kriteria, standardisasi, dan pengelolaan data terpadu
Penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu pada tingkat kabupatan/kota hingga desa/kelurahan
Arah Kebijakan
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif
Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Strategi
Peningkatan Kapasitas dan ketrampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif
Terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan
Arah Kebijakan
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan/ Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Nawa Cita 9: Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Strategi
Penyelenggaraan penyuluhan sosial untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial
Penguatan peran pemerintah pusat, daerah & berbagai unsur masyarakat dlm penyelenggaraan keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial
Peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial
Arah Kebijakan
Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
Nawacita 3
Penataan Asistensi Sosial (Reguler)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
3,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Menerima Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
27.000 Lanjut Usia Terlantar Mendapat Asistensi Sosial
22.000 Orang Dengan Disabilitas Berat Mendapat Asistensi Sosial
121.008 Anak Mendapat Asistensi Sosial
Nawacita 3
Penataan Asistensi Sosial (Temporer)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
6.340 Orang Tuna Sosial yang menerima bantuan UEP
10.000 Korban NAPZA menerima rehabilitasi sosial selama 6 bulan
50.000 Orang Pekerja Migran Bermasalah Menerima Bantuan Pemulangan sampai ke Provinsi asal
1.670 Orang KTK Menerima Bantuan Pemulihan Psikososial
5.300 Orang Eks-KTK dan PMB Menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Raskin
Nawacita 3
Penataan Asistensi Sosial (Temporer)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) + 500.000 RTS Buffer + 340 RTS PMKS Menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selama 3 bulan
155.000 Orang Korban Bencana Alam yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
* 200.000 Orang Korban Bencana Sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
2.166 KK KAT yang menerima bantuan pembangunan/ bahan bagunan rumah
* Data estimasi
Nawacita 3
Pemenuhan Hak Dasar dan Inklusifitas Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Masyarakat Marjinal
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
1,799 Juta PMKS yang didaftarkan untuk mendapatkan NIK
6 UPT Badiklit dan Pusdiklat mendapatkan perbaikan sarana kediklatan untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
Nawacita 3
Perluasan Cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi Penduduk Miskin dan Rentan serta Pekerja Sektor Informal
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
1,799 Juta PMKS verifikasi dan validasi data PBI Jamkes dan PMKS
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi melalui Penguatan Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Standardisasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial serta Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
Kegiatan Tahun 2015
670 Orang Pendamping Perlindungan Sosial Anak (Sakti Peksos)
677 Orang Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
500 Orang Pendamping Konselor Adiksi
500 Orang Pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
1.146 Orang Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
114 Orang mendapat ketrampilan khusus di bidang penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah (KTK PMB)
68 Orang mendapat penguatan ketrampilan khusus di bidang penyidik Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
2.800 Orang mendapat pelatihan pendampingan PKH
100 Orang mendapat pelatihan Operator Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota
1.040 Orang mendapat Pelatihan Family Development Session (FDS)
5.611 Orang Pendamping KUBe
160 Orang Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT)
583 Orang mengikuti diklat pekerja sosial Pendamping NAPZA
387 Orang mengikuti diklat Konselor Adiksi
1.000 Orang mengikuti Diklat Pendamping ABH
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi melalui Penguatan Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Standardisasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial serta Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi melalui Penguatan Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Standardisasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial serta Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
Kegiatan Tahun 2015
188 Orang mengikuti ToT Peksos NAPZA, Konselor Adiksi dan Pengelola IPWL
315 Orang mengikuti diklat pengelola IPWL
2.200 Orang mendapat sertifikasi Peksos
105 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mendapat akreditasi
Nawacita 3
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
24.661 KK Fakir Miskin Menerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
384 Unit Sarling yang dibangun untuk Masyarakat Miskin
25 Unit Infrastruktur yang dibangun untuk Warga KAT
11 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibangun untuk 5 Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , dan 7 IPWL serta 4 pusat Informasi Edukasi
38 UPT, 4 UPT non Satker, 1 pusat informasi dan bimbingan sosial Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan renov/rehab & peralatan
2 Unit Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Mendapatkan Pembangunan dan Perbaikan Gedung serta sarana dan prasarana
5 Unit Pengadaan Kendaraan khusus Roda 4 (Ambulans dan Operasional Satgas)
Nawacita 3
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
1 Unit Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Pengembangan
Aplikasi SIKS
1,799 Juta Verifikasi dan Validasi Data PMKS
15.530.897 Juta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Penjangkauan Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Kegiatan Tahun 2015
4.805 Korban Penyalahgunaan Napza 28.653 Orang Penyandang Disabilitas
1.935 Orang Tuna Sosial
31.864 Anak
29.084 Lanjut Usia
Nawacita 3
Penyempurnaan Pengukuran Kemiskinan yang menyangkut Kriteria, Standardisasi, dan Pengelolaan Data Terpadu
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
2 Penelitian Evaluasi tentang Prevalensi PMKS sampai ke tingkat Kecamatan, dan Konsep serta Kriteria Kemiskinan
Nawacita 5
Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Penduduk Miskin dan Rentan melalui Peningkatan Kualitas Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Beberapa Kegiatan Tahun 2015
2.166 Warga KAT yang menerima bantuan pembangunan/bahan bagunan
rumah
349.400 KK Fakir Miskin Menerima UEP KUBE
179 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melaksanakan Peningkatan
Ketrampilan Kerja bagi PMKS
Nawacita 5
Terbentuknya desa sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Kegiatan Tahun 2015
Pilot Project 50 Desa Sejahtera Mandiri di 7 Provinsi
1.023.553 161.840
4.520.174 1.023.553
*) TAMBAHAN SETELAH KUNJUNGAN BAPAK PRESIDEN KE SINABUNG, KABUPATEN KARO TANGGAL 29 OKTOBER 2014
JENIS KARTU & JUMLAH KARTU*
TAHAP AWAL (NOVEMBER & DESEMBER 2014)
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Data Penerima KKS/PSKS
14,5 juta KK (1 juta sdh dibagi
kartu thn 2014)
Data Penerima KIS 81.973.990 jiwa
(4.426.010 jiwa sdh dibagi kartu thn 2014)
PMKS: 1.799.421 jiwa
Data Penerima KIP: 17.920.270 jiwa
PMKS: 4,9 juta jiwa Program Perlindungan
Sosial
Nawacita 9
Peyelenggaraan Penyuluhan Sosial untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Kegiatan Tahun 2015
15.380 orang mengikuti kegiatan pembangunan karakter bangsa
tentang nilai Kepahlawanan dan Keperintisan (Contoh Kemah Kebangsaan, Bimbingan Guru tentang nilai kepahlawanan)
12.829 orang mendapatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang
nilai Kepahlawanan dan Keperintisan (Contoh : Ziarah Wista, Wisata Sejarah, Olimpiade Kepahlawanan, Parade Kebangsaan)
320 orang mengikuti pembangunan karakter bangsa tentang nilai
kesetiakawanan sosial (Contoh : Lintas Batas Kesetiakawanan Nasional (LBKS)
6600 Orang memperoleh peningkatan kesadaran tentang nilai
kesetiakawanan sosial (Contoh : Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS)
Nawacita 9
Peyelenggaraan Penyuluhan Sosial untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Beberapa Kegiatan Tahun 2015
500 Desa mendapatkan bantuan penguatan kearifan lokal dalam
rangka membangun keserasian sosial di daerah rawan konflik
15.729 Orang mendapatkan penyuluhan sosial tentang kearifan
lokal sesuai nilai-nilai kesetiakawanan sosial
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Penguatan Peran Pemerintah Pusat, Daerah & berbagai Unsur Masyarakat dlm Penyelenggaraan Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
Beberapa Kegiatan Tahun 2015
1.818 Orang (Karang Taruna) mendapat bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
1.565 Orang mendapat bimbingan sosial dasar PSM
200 Orang Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian Angkatann 2015
7.250 Orang (Tagana) mendapat ketrampilan khusus di bidang penanggulangan bencana alam
325 Orang mendapat ketrampilan khusus di bidang penanggulangan bencana sosial
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Penguatan Peran Pemerintah Pusat, Daerah & berbagai Unsur Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
Kegiatan Tahun 2015
Pembuatan model dan penyiapan pedoman serta modul penyelenggaraan Nation Character Building (NCB)
Nawacita 9
Peningkatan Jejaring Kerja Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Kegiatan Tahun 2015
Pembentukan Jaringan Kesetiakawanan Sosial sebagai cikal bakal pembentukan Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional (KKSN) untuk penguatan kelembagaan dan penyediaan jejaring kerja dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial di setiap desa/kelurahan @10 Orang sebagai penggerak aksi Kesetiakawanan Sosial Pembentukan Pos Komunikasi Sosial Pembuatan laman www.kesetiakawanan.com Pembuatan laman www.pahlawancenter.com
OPEN PARTNERSHIP DALAM UU 11/2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
PP 39/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESOS
UU No. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
• BAB VII : PERAN MASYARAKAT – Pasal 38 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
– (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. badan usaha; h. lembaga kesejahteraan sosial; dan i. lembaga kesejahteraan sosial asing
– (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
PP No. 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESOS
• BAB VII : PERAN MASYARAKAT
– Pasal 52 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
• PASAL 53 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan:
1. Pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Penyediaan penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
5. Pemberian pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
MENGAJAK PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGAWAL PROGRAM BANTUAN SOSIAL HINGGA TERSALURKAN
www.kawalbansos.com