5/21/2018 RN Sos Agt13
1/29
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y AK E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
Jakarta, 13 Agustus 2013
RUMAH
NEGARA
5/21/2018 RN Sos Agt13
2/29
PERATURAN TENTANG RUMAH NEGARA
1. UU No. 72/1957 tentang Penetapan UU Drt No. 19/1955 tentang Penjualan
Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai UU.2. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. PP No. 40/1994 tentang Rumah Negara.
4. PP No. 31/2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40/1994.
5. Perpres No. 11/2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
6. Perpres No. 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
7. Kepmen Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara.
8. Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas RumahNegara.
9. Permen Keuangan No. 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Berupa Rumah Negara.
10.Perdirjen Perbendaharaan No. PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan
PNBP pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga1
5/21/2018 RN Sos Agt13
3/29
Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempattinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga sertamenunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
RUMAH NEGARA GOL. I: rumah negara yang dipergunakan bagipemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannyaterbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegangjabatan tertentu tsb.
RUMAH NEGARA GOL. II: rumah negara yang mempunyaihubungan yang tidak bisa dipisahkan dari suatu instansi danhanya disediakan untuk dihuni oleh pegawai negeri yang bekerjapada instansi yang bersangkutan.
RUMAH NEGARA GOL. III: rumah negara yang harus disewabelioleh penghuni yang memenuhi syarat.
DEFINISI DAN GOLONGAN RUMAH NEGARA
2
5/21/2018 RN Sos Agt13
4/29
PROSES RUMAH NEGARA
Pengadaan Pendaftaran Penghunian Pengalihan StatusPenetapan Status
pembangunan
tukar-bangun pembelian Hibah tukar- menukar
3
Penghunian
RN Gol. II
Penghunian
RN Gol. III
Penghunian
RN Gol. I
Pengalihan Status
RN Gol. I menjadiRN Gol. II
Pengalihan Status
RN Gol. II
menjadi RN Gol. III
Pengadaan
Rumah
Negara
Pendaftaran
sbg BMN
berupa RN
Penetapan
Status RNGol. I
Penetapan
Status
RN Gol.III
Pengalihan
Hak RN Gol. III
Penetapan
Status
RN Gol. II
Pengalihan Hak
5/21/2018 RN Sos Agt13
5/29
K/L
Pengadaan, Penetapan
Status dan Izin Penghunian
Pendaftaran dan
Pengawasan
Penetapan besaran nilai
sewa
PU Pendaftaran rumah negara
Penetapan formula sewa
MK Pengawasan Pemungutan Sewa
(DJPB)
Perstujuan perubahan formula
sewaMK/DJKN (PMK 138)
Penetapan status penggunaan
Persetujuan alih Status BMN
Persetujuan pemindahtanganan
Persetujuan penghapusan
Penatausahaan
RN Golongan IK/LMengajukan penetapan pengalihan
status RN gol.II ke gol.III
Persetujuan tertulis pengalihan
status RN gol.II ke gol.III
Melakukan penghapusan RN gol. II
PU
Penetapan status RN gol. III Penetapan Formula sewa
Penetapan nilai jual (sewa beli)
Mengajukan Persetujuan
Pengalihan Hak ke Menkeu
Pelaksanaan pengalihan hak
MK
Pengawasan pemungutan sewa (DJPB) Persetujuan Pengalihan Hak (Perpres
11/2008)
MK/DJKN (PMK 138)
Alih status dan penetapan
status RN gol III di PU
Persetujuan penjualan
Persetujuan penghapusan Penatausahaan
RN Golongan IIIRN Golongan II
K/L
Pengadaan, PenetapanStatus, Izin Penghunian
Pendaftaran & Pengawasan
Penetapan Besaran nilai
Sewa
PU Pendaftaran rumah negara
Penetapan formula sewa
MK
Pengawasan Pemungutan Sewa
(DJPB)
Perstujuan perubahan formula
sewa
MK/DJKN (PMK 138)
Penetapan status penggunaan
Persetujuan alih Status BMN
Persetujuan pemindahtanganan
Persetujuan penghapusan
Penatausahaan
POKOK-POKOK PENGATURAN RUMAH NEGARA
4
5/21/2018 RN Sos Agt13
6/29
PENGADAAN RUMAH NEGARA
Pasal 3 PP 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara:
Pembangunan
Pembelian
Tukar menukar
Tukar bangun
Hibah
5
5/21/2018 RN Sos Agt13
7/29
TIPE PENGGUNA LUAS (m2
)
BANGUNAN TANAH
KHUSUSMenteri
400 1.000Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
ASekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal
250 600Pejabat yang setingkat
Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan
BDirektur/Kepala Pusat/Kepala Biro
120 350Pejabat yang setingkat
Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e
C Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang70 200
Pejabat yang setingkatPegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c
D Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang50 120
Pejabat yang setingkat
Pegawai Negeri Sipil Gol. III
E Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II 36 100
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
PENGADAAN RUMAH NEGARA
6
5/21/2018 RN Sos Agt13
8/29
Pendaftaran: kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara
baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta
atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib
administrasi kekayaan negara.
Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara
kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta
Karya.
Tujuan:
a. mengetahui status dan penggunaan rumah negara;b. mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah aset berupa rumah
negara;
c. menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara;
d. mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil
sewa dan pengalihan hak rumah negara;
e. menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.
PENDAFTARAN RUMAH NEGARA
7
5/21/2018 RN Sos Agt13
9/29
PENDAFTARAN RUMAH NEGARA
Dokumen Persyaratan
Pendaftaran Rumah NegaraPermen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan
Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara :
1. Surat permohonan pendaftaran
2. Daftar inventarisasi
3. Kartu legger
4. Gambar legger / gambar arsip rumah dangambar situasi
5. Fotokopi keputusan otorisasi pembangunan
rumah / surat keterangan perolehan dari
instansi yang bersangkutan
6. Fotokopi tanda bukti hak atas tanah / surat
keterangan tentang penguasaan tanah
7. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
atau surat keterangan membangun dari instansiyang bersangkutan
Eselon I K/L
Direktur PBL
Kepala Dinas PU /
Ka Dinas Teknis
Provinsi
HDNo.(Huruf Daftar Nomor)
Eselon I K/L
Jabodetabek LuarJabodetabek
8
5/21/2018 RN Sos Agt13
10/29
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
Setiap pimpinan instansi wajibmenetapkan status rumah negara
yang berada di bawah kewenangannya menjadi Rumah Negara
Golongan I atau Rumah Negara Golongan II;
Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh
Menteri Pekerjaan Umum;
Rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung
melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi,
rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara,pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan
menjadi Rumah Negara Golongan I.
9
5/21/2018 RN Sos Agt13
11/29
Pejabat
Eselon I
Dokumen persyaratan
berdasarkan Permen No.
22/PRT/M/2008
1. Bukti kepemilikan
rumah negara
2. Gambar legger/gambar
arsip rumah dan gambar
situasi
3. Tanda bukti kepemilikan
hak atas tanah
Usul penetapan status
RN Gol I atau RN Gol II
Pimpinan
Instansi
Max. 1 th sejak
dimiliki negara
Surat KeputusanPenetapan Status Rumah
Negara Golongan I
Surat Keputusan
Penetapan Status RumahNegara Golongan II
Kemen.
PU
Kemen.
Keuangan
Menyampaikan
Daftar
RN Gol I dan
RN Gol II
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
10
5/21/2018 RN Sos Agt13
12/29
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepadaPejabat atau Pegawai Negeri.
Untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki Surat Izin
Penghunian (SIP).
SIPdiberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang
bersangkutan.
Pemilik SIP wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak SIP
diterima.
11
5/21/2018 RN Sos Agt13
13/29
1) menempati rumah negara selambat-
lambatnya dalamjangka waktu 60 (enam puluh)
hari sejak Surat Izin Penghunian diterima;
2 membayar sewa rumah negara yang besarnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3) memelihara dan memanfaatkan rumah
negara sesuai dengan fungsinya;4) membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang
berkaitan dengan penghunian rumah negara;
5) membayar biaya pemakaian daya listrik,
telepon, air, dan/atau gas;
6) mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta
kuncinya kepada Pejabat yang berwenang
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin
Penghunian; dan
7) mengajukan permohonan pengalihan hak paling
lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi
Rumah Negara Golongan III larangan penghunian
12
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
KewajibanLarangan
1) mengubah sebagian atau seluruh
bentuk rumah tanpa izin tertulis dari
instansi yang bersangkutan;
2) menyerahkan sebagian atau seluruh
rumah kepada pihak lain;
3) menggunakan rumah tidak sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan; dan
4) menghuni rumah negara dalam satu
kota/daerah yang sama bagi masing-
masing suami/isteri yang berstatus
pegawai negeri.
5/21/2018 RN Sos Agt13
14/29
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
Rumah Negara Gol I Rumah Negara Gol II
1. Surat Keputusan
Pengangkatan Menduduki
Jabatan;
2. Pas Foto pemohon ukuran
3x4 sebanyak 5 lembar
3. Fotokopi kartu keluarga4. Fotokopi KTP
5. Surat Pernyataan untuk
mentaati kewajiban dan
larangan
1. Fotokopi Keputusan
Kepegawaian Terakhir
2. Pas Foto pemohon ukuran
3x4 sebanyak 5 lembar
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi KTP5. Surat Pernyataan untuk
mentaati kewajiban dan
larangan
Rumah Negara Gol III
SIP(Surat Izin Penghunian)
1. Fotokopi penetapan status
golongan rumah negara gol III
2. Fotokopi SIP RNG II
3. Fotokopi Surat Keputusan
Kepegawaian Terakhir
4. Gambar legger/gambar arsip
rumah dan gambar situasi
5. Pas Foto pemohon ukuran 3x4
sebanyak 5 lembar
6. Fotokopi kartu keluarga
7. Fotokopi KTP
8. Surat Pernyataan untuk
mentaati kewajiban dan
larangan
9. Fotokopi PBB
13
5/21/2018 RN Sos Agt13
15/29
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
Rumah Negara Gol I Rumah Negara Gol II
Ahli waris harus
o mengosongkan rumah
o menyerahkan rumah
dalam keadaan lengkap
kepada pimpinan
instansi atau pejabat
yang ditunjuk dalamwaktu 2 (dua) bulan
Ahli waris wajib
mengosongkan rumahnegara yang dihuninya
selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sejak
diterima keputusan
pencabutan izin
penghunian dan
menyerahkan rumah
dalam keadaan lengkap
kepada pimpinan instansi
atau pejabat yang
ditunjuk
Rumah Negara Gol III
Penghunian dapat
dialihkan kepada Janda/Duda
anak sah dari Pegawai
Negeri/Pensiunan
14
Apabila Pemegang SIP Meninggal Dunia
5/21/2018 RN Sos Agt13
16/29
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
Rumah Negara Gol I Rumah Negara Gol II
Diselesaikan oleh
pimpinan instansi ataupejabat yang ditunjuk
Diselesaikan oleh
pimpinan instansi ataupejabat yang ditunjuk
Rumah Negara Gol III
Jabodetebek
Diselesaikan Dirjen. CiptaKarya dalam hal ini
Dir. PBL
15
SENGKETA
Luar Jabodetabek
Diselesaikan Kepala Dinas
PU/Teknis Provinsi
Bersama-sama dengan
K/L asal
5/21/2018 RN Sos Agt13
17/29
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III
SIP RN III
1. Fotokopi penetapan status
golongan rumah negara gol III2. Fotokopi SIP Rumah Negara gol
II
3. Fotokopi Surat Keputusan
Kepegawaian Terakhir
4. Gambar legger / gambar arsip
rumah dan gambar situasi
5. Pas Foto pemohon ukuran 3x4sebanyak 5 lembar
6. Fotokopi kartu keluarga
7. Fotokopi KTP
8. Surat Pernyataan untuk
mentaati kewajiban dan
larangan*
9. Fotokopi PBB
Penghuni
mengajukan
permohonan
SIP RNG III
Direktur PBL
(Jabodetabek)
Kepala Dinas PU/
Teknis Provinsi
(Daerah)
Tembusan :
1. Dirjen CK;
2. Dirjen Perbendaharaan,
Kemenkeu)
Alur Proses Pengajuan SIP Golongan III
5/21/2018 RN Sos Agt13
18/29
PENGALIHAN STATUS RN GOL I MENJADI RN GOL II
Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak sesuai lagi karena
adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi
yang ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi
Rumah Negara Golongan II setelah mendapat pertimbangan
Menteri PU;
Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi
Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah
Jabatan.
17
5/21/2018 RN Sos Agt13
19/29
Permohonan
Pertimbangan Teknis
PENGALIHAN STATUS RN GOL I MENJADI RN GOL II
Pimpinan
Instansi1. SK perubahan/penggabungan
organisasi dan/atau SK tidak
memenihu fungsi
sebagaimana ditetapkan
semula2. Jumlah rumah jabatan yang
ada
3. Analisis kebutuhan rumah
jabatan
4. Salinan SK penetapan status
RN Gol I
5. Gambar legger/gambar arsip
rumah dan gambar situasi
yang akan diusulkanperubahannya menjadi RN
Gol II
Dirjen
Cipta Karya
Kemen PU
Pertimbangan Teknis
yang berisiRekomendasi
Persetujuan atas usul
perubahan status RN
Gol. I menjadi RN Gol
II
Pertimbangan Teknis
yang berisi
Rekomendasi
Penolakan atas usul
perubahan status RN
Gol. I menjadi RN Gol
II
Pimpinan
InstansiKemen.
PU
Kemen.
KeuanganKeputusanPerubahan
Status RN Gol I
menjadi
RN Gol II
18
5/21/2018 RN Sos Agt13
20/29
PROSES PENGALIHAN STATUS RN GOL II
MENJADI RN GOL III
RNG II yang akan dialihkan statusnya menjadi RNG III yang berdiri di atas
tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari golongan II
menjadi golongan III setelah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah;
Pengalihan status rumah negera yang berbentuk rumah susun dari golongan
II menjadi golongan III dilakukan untuk satu blok rumah susun yang status
tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pengalihan Status RNG II menjadi RNG III dilakukan berdasarkan
permohonan penghuni;
Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status RNG II menjadi RNG III kepada
pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yangbersangkutan;
Berdasarkan keputusan Penetapan Status RNG III, Pimpinan Instansi yang
bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna
barang. 19OS S S S O
5/21/2018 RN Sos Agt13
21/29
Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya
menjadi Rumah Negara Golongan III:
a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai
mess/asrama sipil dan TNI/Polri;
b. Rumah Negara Golongan II yang mempunyai fungsi secara
langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatukantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi,
pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan laboratorium/balai
penelitian.
PROSES PENGALIHAN STATUS RN GOL II
MENJADI RN GOL III
20PROSES PENGALIHAN STATUS RN GOL II
5/21/2018 RN Sos Agt13
22/29
PROSES PENGALIHAN STATUS RN GOL II
MENJADI RN GOL III
Surat Pernyataan Bersedia
Menerima Permohonan Alih
Status RN Gol. II menjadi RN
Gol III
Surat Pernyataan Tidak
Bersedia MenerimaPermohonan Alih Status RN
Gol. II menjadi RN Gol III
Permohonan dari K/L RN
Gol II (memenuhi PMK
138/PMK.06/2010)
Lampiran permohonan alih status (sesuai ketentuan Permen PU No.
22/PRT/M/2008)
1. Gambar legger
2. Salinan kpts. Penetapan RN Gol II yg dilegalisir min. pejabat Es. III
K/L
3. Hasil kajian Pejabat Es. I RN Gol II dapat dialihkan menjadi RN III
4. Salinan tanda bukti hak atas tanah/ surat ket. Penguasaan tanah
5. Salinan putusan otorisasi pembangunan rumah/ surat keterangan
perolehan dari instansi yang bersangkutan6. Salinan IMB
7. Salinan SIP
8. Surat keterangan status kepegawaian terakhir pemengang SIP RN II
dari K/L
9. Berita Acara pemeriksaan rumah dan tanah yg dibuat K/L
10. Surat keterangan dari K/L bahwa rumah tidak bersengketa
11. Surat pernyataan kesanggupan membeli rumah
12. Surat izin pemegang hak atas tanah apabila RN tsb berdiri di atas
tanah pihak lain
PENGGUNA RN Gol III (PU)
Sesuai Permen PU 22/2008 Bab IV.2, tata
cara pengalihan status RN II menjadi RN III
mempunyai kewengangan melaksanakan :
1. Alih Status Gol II menjadi Gol III
2. Alih Hak RN Gol III
Atas permohonan K/L Pengguna RN Gol. II
dapat melakukan kajian terhadap
dokumen RN Gol II yang akan dialihkan
statusnya menjadi RN Gol III
Surat Persetujuan Alih Status Penggunaan
BMN berupa RN Gol II ke RN Gol III
(Menkeu)
lengkap
Tidak
lengkap
ke Kemen PU1
ke Kemen Keu 4
3 2
SK Pengalihan Status RN Gol II
ke Gol III (Dirjen CK)
ke Kemen PU
5
21
5/21/2018 RN Sos Agt13
23/29
PENGALIHAN HAK
Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara
Golongan III.
Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya
hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan
penghuni.
Rumah Negara Golongan III yang berada dalam sengketa tidak dapat
dialihkan haknya.
Suami dan istri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni
Rumah Negara, pengalihan hak hanya dapat diberikan kepada salah
satu dari suami dan istri yang bersangkutan.
22
5/21/2018 RN Sos Agt13
24/29
Pemberitahuan hari &
tgl penaksiran(Direktur PBL/Dinas
PU/ Teknis Provinsi)
Keputusan Pengalihan
Hak dan Penetapan
Harga Rumah BesertaGanti Rugi Atas Tanah
(Direktur PBL)
Penilaian dan
Penaksiran(Panitia Penaksir dan
Panitia Penilai)
a. Bukti pembayaran angsuran pertama 5 %;
b. Surat keterangan lunas sewa rumah dari KPPN
c. Bukti pembayaran biaya perjanjian sewa beli dari
KPPN
d. Status kepegawaian terakhire. Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Pengalihan
Rumah Negara Golongan III Berserta Ganti Rugi Atas
Tanahnya;
f. Materai
g. Fotokopi akte kelahiran atau surat penetapan anak
sah dari Pengadilan Negeri;
h. Surat keterangan waris dan surat kuasa waris
mengajukan permohonan pengalihan halk Rumah
Negara Golongan III.
Keputusan Penyerahan HakMilik Rumah dan Pelepasan
Hak Atas Tanah
(Kasubdit PPGRN)
a. surat perjanjian sewa beli;
b. surat keterangan lunas sewa beli dari
KPPN;
c. surat keterangan lunas sewa rumah dariKPPN;
d. Status kepegawaian (terakhir);
e. Fotokopi KTP;
f. Fotokopi surat keterangan ahli waris
dan surat kuasa waris (bagi ahli waris)
Surat Persetujuan
Penjualan BMN Berupa
Rumah Negara Gol III(Kemenkeu)
Perjanjian Sewa Beli(Kasubdit PPGRN / Ka. Dinas PU
Prov. dan penghuni)
5
4
321
PENGALIHAN HAK
23
5/21/2018 RN Sos Agt13
25/29
MASALAH AKTUAL
1. Permasalahan penatausahaan aset BMN RNG III:
a. Belum semua Rumah Negara Gol. III tercatat dalam SIMAK-BMN PBL;b. Masih tercatatnya Rumah Negara Gol. II yang sudah dialihkan statusnya
menjadi Rumah Negara Gol III pada SIMAK-BMN Kementerian/Lembaga
asal.
2. Permasalahan penatausahaan piutang RNG III:a. Perkembangan peraturan yang melimpahkan penatausahaan piutang RN
Gol. III dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian PU cq. Dit. Jen
Cipta Karya cq. Dit. PBL tidak disertai dengan penyampaian dokumen
sumber;
b. Pencatatan aset RN Gol. III yang berstatus sewa-beli dalam SIMAK-BMNmenyebabkan pencatatan ganda karena pembayaran angsuran sewa beli
tidak mengurangi nilai aset (piutang) yang tercatat dalam SIMAK-BMN.
24KONDISI SAAT INI
5/21/2018 RN Sos Agt13
26/29
KONDISI SAAT INI1. Penatausahaan Aset Rumah Negara Golongan III
RN Gol III berstatus sewa , 104 unit di antaranya sudah
melengkapi SK Penghapusan dan BAST RN Gol. III kepada PBL
serta dicatat dalam SIMAK-BMN PBL, dengan rincian:
a. MA : 3 unit,
b. MPR : 1 unit,
c. BMKG : 12 unit,d. KumHAM : 83 unit,
e. Kehutanan : 5 unit.
Jumlah 104 unit
Belum tercatat dalam SIMAK-BMN PBL sebanyak 74 unit
dengan rincian :
a. PU : 58 unit
b. MPR : 3 unit
c. Setneg : 2 unit
d. Pertanian : 2 unit
e. Diknas : 3 unit
f. Kejagung : 1 unit
g. Dagri : 1 unit
h. BKKBN : 1 unit
i. Perhubungan : 2 unit
j. Kesehatan : 1 unit
RN Gol.III masih berstatus sewa beli (1992-2012)
tercatat sebanyak 8.473 unit senilai
Rp 326.313.812.140,- dengan rincian
a. Internal PU Jumlah Total : 1.594 unit
Tercatat di SIMAK PBL : 195 unit
Dalam proses pencatatan : 1.399 unit
b. Kementerian/Lembaga
Jumlah total : 6.879 unit
Tercatat di SIMAK PBL : -
Pencatatan dalam SIMAK dilakukan oleh Direktorat PBL sesuai SE Menteri PU
Nomor 09/SE/M/2012
-
RN Gol. III Status Sewa RN Gol. III Status Sewa-Beli
25KONDISI SAAT INI
5/21/2018 RN Sos Agt13
27/29
Keputusan Bersama MPUTL-MK
(211/KPTS/1974Kep-1189/MK/IV/
8/1974), Pasal 2: Kantor Bendahara
Negara melaksanakan penagihan dan
menerima pembayaran angsuran harga
rumah negara beserta ganti rugitanahnya;
Perpres No. 11/2008, Pasal 14 ayat (3):
Departemen Keuangan cq. Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
melaporkan hasil penerimaan negara daripembayaran angsuran sewa beli Rumah
Negara Golongan III kepada Menteri (PU)
dan Menteri Keuangan.
(ditindaklanjuti dalam Permen PU No.
22/PRT/M/2008);
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-
85/PB/2011, Pasal 21: Dalam hal
piutang PNBP berasal dari Sewa Beli
Rumah Negara Golongan III,
pelaksanaan penatausahaan piutang
PNBP termasuk penerbitan SKTL
dilaksanakan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal
Cipta Karya.
Ditindaklanjuti dengan
SE Dirjen Cipta Karya No.
05/SE/DC/2012 tentang ProsesPenerbitan Surat Keterangan Tanda
Lunas (SKTL) Angsuran Sewa Beli Rumah
Negara Golongan III.
PERUBAHAN PERATURAN
KONDISI SAAT INI
2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III
26KONDISI SAAT INI
5/21/2018 RN Sos Agt13
28/29
Jumlah piutang Rumah Negara Gol. III dicatat
berdasarkan Perjanjian Sewa Beli dari
tahun 1992 s.d. 2012
KONDISI SAAT INI
2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III
PERIODE
PERJANJIAN SEWA-BELI LUNAS (HAK MILIK) DALAM PROSES SEWA-BELI
JUMLAH NILAI
JUMLA
H NILAI JUMLAH NILAI
(Unit) (Rp) (Unit) (Rp) (Unit) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1992 - 2011 14.640 470.997.968.655 5.192 109.380.087.876 9.448 361.617.880.779
Des-12 975 35.304.068.639 8.473 326.313.812.140
Jan-13 8.473 326.313.812.140
27
5/21/2018 RN Sos Agt13
29/29
terima kasih